Kajari Sangatta Masih Menjaga Budaya Jurnalisme

Keterbukaan atau transparansi merupakan salah satu pilar dari tata kelola pemerintahan maupun organisasi yang baik. Dengan keterbukaan, iklim internal institusi semakin sehat. Pada sisi lain, kepercayaan dari pihak eksternal semakin menguat. Hal inilah yang terus dijaga Didik Farkhan Alisyahdi, SH, MH, dalam memimpin Kejaksaan Negeri Sangatta.


Uniknya, budaya transparansi yang dikembangkannya ternyata berakar dari pengalamannya sebagai wartawan, baik sebagai aktivis pers kampus maupun pekerjaannya di media cetak umum selama setahun. Hingga saat ini ia pun masih menggeluti dunia jurnalistik dengan mengelola media internal kejaksaan.


"Ada banyak nilai positif di dunia jurnalistik yang masih saya jaga. Diantaranya egaliter, demokratis, transparansi, juga kerja cepat," katanya.


Budaya transparansi sudah menjadi kebiasaannya sejak menjadi aktivis pers kampus. "Karena itu saya berusaha transparan dengan semua kegiatan kejaksaan. Maka begitu saya dilantik jadi Kajari Sangatta, hal yang pertama saya lakukan adalah membuat website," katanya.


Semua kegiatan sidang, mulai jadwal sidang, perkara yang ditangani, sedapat mungkin up to date dan masuk website. "Saya buka SMS center, agar secara 24 jam orang bisa menghubungi kami. Dari SMS center juga kami bisa membongkar kasus Alek Rohmanu dan kasus korupsi bansos lainnya," katanya.


Pihaknya mempersilakan masyarakat untuk masukkan laporan atau pengaduannya ke SMS center dan website Kejari Sangatta. "Kami akan menjawab dan menindaklanjutinya," katanya. Nomor SMS center adalah 082148418000. Sedangkan alamat website adalah www.kejari_sangatta.go.id.


"Transparansi adalah kontrol yang kuat. Baik secara internal maupun eksternal, sehingga bisa membangun kepercayaan masyarakat. Transparansi juga bisa memangkas kecurigaan. Karena itu Insya Allah kami berupaya setransparan mungkin. Bila ada kasus yang terkendala, kami akan buka macetnya di mana. Termasuk perkembangan kasusnya. Nanti kami buatkan news-nya di website kami," katanya.


Keterbukaan itu juga diharapkan menjadi jalan pencerahan bagi warga dalam menilai proses hukum yang berjalan secara jernih dan obyektif. Sehingga pandangan minor dan simplifikatif bisa diminimalisir. Untuk pembuatan media website, pihaknya memberdayakan jaksa muda yang bisa membuat website. Walaupun tampilan website relatif sederhana, ia berharap bisa berfungsi maksimal.


Saat ini sudah banyak pesan singkat yang masuk di SMS Center. "Yang paling banyak adalah konsultasi hukum, terutama masalah perdata. Misalnya status kredit yang tidak terbayar. Ada juga yang menanyakan perkembangan kasus hukum. Belum ada fitnah, masih seputar konsultasi hukum," katanya.


Nilai egaliter atau kesetaraan dari budaya jurnalistik juga dijaganya dengan tidak membangun jarak dengan para pegawai. "Antara saya dengan anak buah tidak pernah dikembangkan pola atasan-bawahan. Saya cenderung berusaha menjadi kawan bagi mereka," katanya.


Setiap mengambil kebijakan pun ia berusaha memutuskan berdasarkan suara terbanyak dan mendengarkan suara Jaksa. "Setiap akan memutuskan tuntutan saya selalu bertanya, yang sidang dan yang tahu fakta-fakta di persidangan secara riil kan jaksa sidang. Jadi saya selalu memutuskan tinggi rendahnya tuntutan berdasar rasa keadilan menurut jaksa sidang," katanya.


Kebiasaan lain wartawan adalah bekerja cepat. "Dulu saya jadi pimred majalah Manifest, majalah Fakultas Hukum Unibraw, saat lay out masih dengan cara manual. Pengetikannya dalam bentuk kolom panjang. Jadi kita gunting satu-satu dan memasang posisi foto, lalu lay out per halaman baru mengembalikan ke percetakan," katanya. Semua sudah terjadwal, dan harus selesai tepat waktu.


Begitupun saat jadi wartawan selepas lulus kuliah, ia terbiasa membuat berita sebelum deadline. Apalagi saat itu mengirim foto ke redaktur harus pakai kurir, tidak seperti sekarang. "Dengan pola kerja cepat, semua perkara korupsi yang ditangani sejak era saya, semua tuntas. Ada tunggakan itu kasus lama sebelum saya, dan itupun target saya 1-2 bulan ini harus tuntas," katanya.


Pada sisi lain, Didik berupaya untuk membentengi diri dan jajarannya dari intervensi dan konflik kepentingan. Ia memiliki istilah yang unik, "jangan sampai berhutang budi maupun hutang body". "Saya berusaha dan selalu saya sampaikan ke jajaran Kejari, jangan lakukan aktivitas meminta-minta, termasuk meminta proyek.  atau membantu memenangkan perusahaan yang ikut tender," katanya.


Hal itu pasti akan berdampak munculnya hutang budi. Pasti ke depan, jaksa yang melakukan ini akan ewuh pakewuh atau segan kalau akan memeriksa para pihak bila proyeknya bermasalah. Apalagi meminta uang. "Atau menerima suap sex, seperti yang ramai saat ini. Yang terakhir ini yang saya maksud hutang body," katanya sambil tertawa. Ia justru menginspirasi jajarannya untuk berwiraswasta dengan jalan yang halal dan thayyib.


Didik juga memiliki cita-cita agar pegawai kejaksaan bisa bekerja dengan nyaman. "Karena itu tahun ini saya buat program zero indekost. Pegawai kami buatkan mess agar tidak perlu repot bayar uang kost. Kami berusaha memenuhi semua alat bekerja jaksa dan pegawai. Saya juga menerapkan makan siang bersama setiap hari kerja. Ada pegawai honor yang memasak sendiri," katanya.


Kemudian saat makan bersama itu, ia meminta pegawai bernyanyi karaoke. "Saya memang sengaja membelikan seperangkat alat karaoke yang ditempatkan di aula. Saya beri kesempatan semua pegawai makan sambil nyanyi sampai waktu shalat dzuhur. Biar rileks. Dan saya bisa berdiskusi menanyakan semua problem dan tahapan perkara disela makan bersama itu. Setelah itu mereka baru bekerja lagi," katanya.


Cita-citanya yang lain, ia ingin kelak kejaksaan tidak dipandang minor masyarakat. Selama ini masyarakat belum sepenuhnya memandang kejaksaan sebaik KPK. "Padahal, aparat di KPK itu, yaitu seluruh jaksa KPK, itu dengan kami satu product. Sama-sama lulusan Pusdiklat Ragunan," katanya.


"Apa yang KPK lakukan, semua bisa kami lakukan. Hanya ada perbedaan sistem dan besarnya anggaran saja. Gaji mereka lebih besar dan anggarannya at cost. Sampai saat ini, meski anggaran kejaksaan kecil, tetap sebagai "juara" yang menyelesaikan kasus korupsi, baik jumlah perkara maupun uang yang berhasil diselamatkan," katanya.


Salah satu kunci yang diperlukan untuk membangun citra prositif kejaksaan adalah transparansi dan publikasi. Masyarakat belum tahu semua "prestasi" kejaksaan itu. Karena itu, sedapat mungkin semua penanganan perkara dilakukan transparansi termasuk ke media, agar semua orang bisa melihat sendiri apa yang sudah diperbuat kejaksaan," katanya.


Terkait kepemimpinannya, Didik juga mengupayakan internalisasi atau penanaman nilai pada keluarga besar Kejari Sangatta. "Setiap briefing saya memberikan penekanan bahwa kami adalah pelayan," katanya. Sebagai pelayan, maka aparat kejaksaan dituntut untuk melayani sebaik mungkin.


"Saya memerintahkan semua barang bukti kasus laka bisa dipinjampakaikan dan tidak pakai biaya. Kecuali barang bukti kayu atau BBM yang terkategori bisa dirampas untuk negara. Kalau dipinjampakaikan, nanti diambil kembali agak sulit," katanya.


Ia pun mengarahkan aparat kejaksaan untuk bisa memberikan pelayanan dengan senyum dan keramahan. "Kita bukan institusi garang dan negatif yang perlu ditakuti," kata penggemar tennis dan golf ini.


Berkat teamwork yang baik, Kejari Sangatta juga mendapatkan penghargaan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai peringkat pertama dalam penanganan perkara korupsi tahun 2012 di lingkungan Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Timur.


Kejari Sangatta telah melakukan tujuh penyidikan dan sepuluh perkara penuntutan (telah melimpahkan ke pengadilan).  Adapun pengembalian kerugian negara yang ditangani Kejari Sangatta tahun ini sekitar Rp 1 miliar," kata Didik. "Ini adalah hasil kerja keras seluruh pegawai Kejari Sangatta, Alhamdulillaah," kata Didik.

Sumber : Tribun Kaltim